Informasi Pengadilan

Area II Penataan dan Tata Laksana

AREA II PENATAAN TATALAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.

Target yang ingin dicapai: 

1.    Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Bogor menuju WBK

2.    Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Bogor menuju WBK.

3.    Meningkatnya kinerja menuju WBK.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Bogor melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1.    SOP Kegiatan Utama

a.    Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses

b.    Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat

c.     Membuat SOP inovasi

       Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi

d.    Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan.

       Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.

e.     Melakukan evaluasi SOP

f.     Membuat laporan hasil evaluasi SOP

2.    E-Office

Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

a.    sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas

b.    sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK.

c.     Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP

d.    Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (IG, dan Youtube).

       Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.

e.   Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring

3.    Keterbukaan informasi publik.

Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Bogor meliputi:

a.    Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses

b.  Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.

4.    Monitoring dan evaluasi.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG

1

SOP Kegiatan utama

Bisnis Proses Manajemen/Kepaniteraan/ Kesekretariatan

 

SOP Manajemen/ Kepaniteraan/ Kesekretariatan

 

Matrik Hasil Evaluasi/Inventarisir SOP lama dan baru

2

E-Office

Print Screen SIPP/E-LKK

 

Simpeg, Sikep, Simari, Komdanas, PNBP Online

 

Mesin Antrian Sidang. TV Media, Website, Pendaftaran Online (e-Court)

 

Laporan Hakim Pengawas Bidang terkait Pengawasan IT per-Triwulan, Laporan Rekap Finger scan ke PTA tiap bulan

3

Keterbukaan Informasi Publik

SK Tim PPID, Meja 123, Meja Informasi dan Pengaduan

 

Laporan PPID, Meja 123, Meja Informasi dan Pengaduan serta Laporan Hawasbid per-Triwulan