Seputar Peradilan

KETIKA MANTAN DIRJEN BADILAG BERKUNJUNG KE PA BOGOR

WhatsApp Image 2018 11 21 at 4.40.02 PM

Hujan lebat sedang melanda, ketika sebuah mobil sedan masuk dan parkir di halaman depan Pengadilan Agama Bogor. Dua orang, lelaki dan perempuan, bergegas keluar dari mobil berkelir hitam itu menuju lobby PA Bogor.

Mereka bukanlah sepasang suami-istri yang hendak mengajukan cerai. Mereka adalah Wahyu Widiana dan istrinya.

Wahyu Widiana atau biasa dipanggil Pak Wahyu adalah mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Ia menjabat sejak tahun 2006 hingga 2012.

Rabu (21/11/2018) sore itu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ia mampir ke PA Bogor. “Saya sengaja mampir ke sini untuk bersilaturrahmi dengan kawan-kawan,” tuturnya.

Sebelum meluncur ke PA Bogor, dari rumahnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Pak Wahyu dan istrinya ke Pusdiklat MA di Megamendung, Bogor.

Ketua PA Bogor Sirajuddin Sailellah beserta Wakil Ketua, beberapa hakim dan pegawai PA Bogor menyambut ramah salah satu tokoh peradilan agama itu.

Cerita dari Leiden

Dengan gayanya yang khas, di hadapan pimpinan, hakim dan pegawai PA Bogor, Pak Wahyu bercerita bahwa sepekan sebelumnya, dirinya menghadiri sebuah pertemuan di Leiden, Belanda. Ia diundang untuk menyampaikan presentasi mengenai peradilan agama, dikaitkan dengan dispensasi nikah.

Di depan audiens dari berbagai negara, Pak Wahyu mengungkapkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun.

Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal tersebut, perkawinan tidak dapat dicatat oleh Kantor Urusan Agama bagi muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim.

Agar perkawinannya dapat tercatat, pasangan yang usianya belum memenuhi batas usia minimal itu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisisnya, Pak Wahyu memaparkan bahwa hampir seluruh permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh pengadilan agama.

“Saya dapat memahami, mengapa para hakim kita hampir selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah,” tuturnya.

Di antara penyebab utama dikabulkannya permohonan dispensasi nikah itu ialah mayoritas yang mengajukan dispensasi nikah adalah remaja-remaja yang hamil, sehingga memerlukan kejelasan status buat anak yang mereka lahirkan. Hal ini biasa disebut sebagai married by accident. Di sisi lain, para hakim menilai dikabulkannya dispensasi nikah itu untuk menciptakan maslahah (kebaikan) dan mencegah mafsadah (keburukan) yang lebih besar.

Meski demikian, menurut Pak Wahyu, untuk memperoleh maslahah jangka panjang dan untuk mengedukasi masyarakat, sebaiknya permohonan dispensasi nikah tidak harus dikabulkan. Dengan begitu, tidak muncul kesan pengadilan agama melegalisasi hubungan badan pra-nikah.

“Lalu, bagaimana kalau permohonan dispensasi nikah itu ditolak? Mereka dapat menikah di bawah tangan. Kemudian, ketika sudah cukup umur, mereka dapat mengajukan isbat atau pengesahan nikah di pengadilan agama,” tuturnya.

Lihat PTSP

Dalam kunjungan singkatnya, Pak Wahyu menyempatkan diri berkeliling. Oleh pimpinan PA Bogor, ia diajak melihat-lihat ruang kerja hakim, ruang sidang, ruang tunggu, juga fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pada saat menjadi Dirjen Badilag, Pak Wahyu gencar memperkenalkan konsep one stop services, yaitu layanan terintegritasi di dalam satu ruangan yang memudahkan masyarakat pencari keadilan. Kini, konsep one stop services itu mewujud dalam PTSP.

Di samping itu, Pak Wahyu juga menekankan layanan informasi dan pengaduan yang disertai dengan berbagai papan informasi/petunjuk, brosur dan pelbagai fasilitas berbasis teknologi informasi.

Hal lain yang kerap dikampanyekannya ialah perlunya membuat area steril, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak berbaur dengan aparatur peradilan. Konsep area steril itu sudah dijalankan PA Bogor. Bahkan, PA yang telah naik kelas IA ini sudah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

[HH]