Seputar Peradilan

Berbagai Permasalahan Dipecahkan dalam Rapat Koordinasi Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai permasalahan di bidang kepaniteraan, Jumat (7/12/2018).

Dipimpin oleh Panitera PA Bogor H. Dedih Marjuki, S.H., rapat ini diikuti oleh para Panitera Muda, Panitera Pengganti (PP), Jurusita (JS) dan jurusita pengganti (JSP).

“Saat ini, ada tiga permasalahan yang perlu kita carikan solusi,” kata Panitera PA Bogor.

Masalah pertama ialah perubahan susunan JS/JSP dari sebelumnya per majelis hakim menjadi per kecamatan.

Yurisdiksi PA Bogor meliputi enam kecamatan, yaitu Bogor Tengah, Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Barat dan Tanah Sareal.

Seiring dengan bertambahnya jumlah JS/JSP, agar lebih efektif dan efisien, wilayah kerja para JS/JSP dibagi berdasarkan zona. Satu JS/JSP hanya memanggil para pihak yang berada di kecamatan tertentu.

“Untuk kecamatan yang wilayahnya luas, JSP-nya dua orang,” kata Panitera PA Bogor.

Karena masih dalam masa transisi, perubahan ini harus disosialisakan dengan baik, agar PP tidak kerepotan jika hendak meneruskan perintah pemanggilan para pihak dari majelis hakim kepada JS/JSP.

Selain itu, agar beban kerja para JS/JSP merata, perlu dilakukan pertukarang (rolling) wilayah kerja antar JS/JSP, misalnya tiap tiga bulan.

Masalah kedua yang dibahas ialah koordinasi antara PP dan JS/JSP dalam hal pemanggilan para pihak berperkara.

Setelah beberapa PP dan JS/JSP menyampaikan kenyataan dan harapan mereka, dibuat kesepakatan bersama.

Di antara kesepakatan itu ialah instrumen panggilan sidang harus diserahkan PP ke JS/JSP sesegera mungkin, setelah PP menerima berkas perkara dari ketua majelis hakim atau setelah selesai sidang. Para PP juga harus memberikan jadwal sidang kepada JS/JSP sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari persidangan.

Di sisi lain, para JS/JSP harus menyerahkan relaas kepada para PP selambat-lambatnya satu hari sebelum sidang.

Untuk memperlancar tugas PP dan JS/JSP, akan diterapkan kebijakan satu pintu. Teknisnya, satu pegawai ditunjuk untuk mengumpulkan instrumen panggilan sidang dari seluruh PP dan menyerahkannya kepada para JS/JSP. Pegawai tersebut sekaligus bertugas mengumpulkan relaas panggilan sidang dari seluruh JS/JSP dan menyerahkannya kepada para PP.

Masalah lain yang dibahas dalam rapat koordinasi kali ini ialah percepatan batas waktu pelaksanaan bantuan panggilan ke PA-PA lain, dari sebelumnya dua pekan menjadi hanya satu pekan.

Dalam pelaksanaannya, ternyata ada PA yang keberatan. Alasannya, batas waktu satu pekan itu terlalu cepat, karena yurisdiksi PA tersebut sangat luas dan jumlah JS/JSP terbatas. Paling cepat, menurut mereka, bantuan pemanggilan dapat dilaksanakan selama dua pekan.

Khusus mengenai masalah ini akan dipecahkan bersama antara pimpinan PA Bogor dan pimpinan PA lainnya.

[HH]