Seputar Peradilan

DIBAGI TIGA SESI, BEGINI MEKANISME DISKUSI HUKUM PTA BANDUNG

Di ballroom sebuah hotel di Bogor, Jumat (12/7/2019) pagi, 15 menit setelah Ketua PTA Bandung membuka diskusi hukum putaran pertama secara resmi, susunan kursi dan meja para peserta diskusi ditata ulang.

Semula para peserta diskusi, yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan hakim tingkat pertama dari Koordinator Wilayah I PTA Bandung berkelompok sesuai satker, yaitu PA Bogor, PA Cibinong, PA Depok, PA Sukabumi dan PA Cibadak. Selanjutnya mereka dikelompokkan ulang menjadi lima.

Karena peserta diskusi berjumlah 56 orang, masing-masing kelompok berisi 11 hingga 12 orang. Oleh pihak panitia, mereka diacak, sehingga sedapat mungkin anggota tiap-tiap kelompok berasal dari PA yang berbeda-beda. Di samping itu, diskenariokan agar ketua PA tidak satu kelompok dengan ketua PA lainnya dan wakil ketua PA tidak satu kelompok dengan wakil ketua PA lainnya.

Misalnya kelompok I. Komposisinya terdiri dari Ketua PA Bogor, Wakil Ketua PA dan beberapa hakim dari PA Bogor, PA Cibinong, PA Depok dan PA Sukabumi.

Wakil Ketua PTA Bandung Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H.,M.H. bertindak sebagai pemandu diskusi. Sebelum diskusi dimulai, ia menyampaikan semacam tata tertib diskusi.

Hal pertama yang disampaikannya ialah mengenai apa maksud bedah kasus, dikaitkan dengan bedah berkas.

“Sebenarnya ini sama-sama bedah berkas, tapi berkasnya sudah ada di kepala masing-masing peserta. Kita pakai imajinasi. Harusnya sudah terbayang,” ujarnya.

Meski para peserta harus mengimajinasikan, sesungguhnya kasus-kasus yang dipecahkan para peserta bukan kasus-kasus imajiner, melainkan kasus-kasus riil yang sudah nomor perkara dan nama-nama pihaknya sudah dihilangkan.

Kasus-kasus yang harus dipecahkan para peserta sudah disiapkan PTA Bandung dan dipublikasikan di situs resminya. Ada enam kasus. Tiap kelompok harus mendiskusikan seluruhnya, mulai kasus 1 sampai 6.

Kasus-kasus itu disajikan dalam bentuk ringkasan yang disertai beberapa pertanyaan. Berturut-turut dari kasus 1 sampai 6, materinya meliputi proses dan acara pemeriksaan perkara; objek perkara yang dapat diajukan ke PA; administrasi perkara; alat bukti dalam pembuktian; analisis surat gugatan; dan kewenangan mengadili.

“Tolong digali permasalahan yang muncul pada tiap-tiap kasus. Salahnya di mana dan bagaimana seharusnya,” Wakil Ketua PTA Bandung menegaskan.

Ia mewanti-wanti para peserta hanya menggunakan hukum acara dan administrasi sebagai pisau bedah tiap kasus. “Jangan fokus pada materi hukumnya. Yang penting bagaimana menangananinya,” ujarnya.

Tiga sesi

Diskusi dibagi menjadi tiga sesi. Pada sesi pertama, setiap kelompok mendiskusikan seluruh kasus yang disodorkan PTA Bandung. Seluruh anggota kelompok dipersilakan menyampaikan pendapatnya. Salah seorang anggota pada masing-masing kelompok berperan sebagai notulis.

Berlangsung sekitar dua jam, setiap kasus dipecahkan selama 15 hingga 20 menit, tergantung pada kerumitan kasus.

Jika dalam satu kelompok ada pendapat berbeda mengenai satu kasus, dilakukan musyawarah untuk menentukan pendapat yang terkuat. Pendapat yang disepakati itulah yang akhirnya menjadi pendapat resmi kelompok.

Hasil diskusi kemudian diketik oleh notulis tiap kelompok dan dicetak oleh panitia sesuai jumlah anggota tiap-tiap kelompok. Pihak panitia juga menghimpun soft copy hasil diskusi seluruh kelompok.

Pada sesi kedua, setiap peserta diharuskan memaparkan hasil diskusinya mengenai kasus tertentu, kemudian kelompok-kelompok lainnya memberikan tanggapan, lalu ditutup dengan tanggapan balik dari kelompok yang bersangkutan. Sesi ini semacam rapat pleno.

Untuk itu, seorang hakim tinggi PTA Bandung berperan sebagai moderator yang mengatur irama diskusi. Ia menentukan penggiliran kelompok dan kasus secara acak.

Di sisi lain, tiap-tiap kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk memaparkan pendapat kelompok tersebut mengenai satu kasus yang ditentukan oleh moderator. Karena keseluruhan kelompok hanya berjumlah lima, sedangkan ada enam kasus yang harus didiskusikan, maka kelompok terakhir yang presentasi harus memaparkan dua kasus sekaligus.

Misalnya, pada diskusi hukum putaran pertama di wilayah PTA Bandung ini, kelompok II mendapat giliran pertama untuk presentasi. Kasus yang harus dipaparkan adalah kasus nomor 1.

Mula-mula seorang juru bicara kelompok II lantas memaparkan pendapat kelompoknya mengenai kasus nomor 1. Kemudian moderator mempersilakan kelompok-kelompok lain menanggapi, mulai dari kelompok III, I, V, hingga IV. Setelah itu perwakilan kelompok II diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan balik atas seluruh tanggapan yang disampaikan kelompok-kelompok lainnya.

Pada sesi yang berlangsung sekitar dua jam itu, di antara lima kelompok tentu ada kesamaan dan ada perbedaan pemahaman dan kesimpulan mengenai satu kasus. Yang menarik, bahkan dalam satu kelompok pun dimungkinkan adanya semacam dissenting opinion mengenai satu kasus. Peserta yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas dalam kelompoknya itu diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya.

Terakhir, pada sesi ketiga, Wakil Ketua PTA Bandung membahas enam kasus yang disimulasikan itu satu per satu, sambil menyampaikan pendapat mana yang lebih kuat, sekaligus mengoreksi pemahaman yang kurang tepat.

“Soal hukum ini saya tidak mengatakan salah. Karena setiap kepala beda,” ujarnya.

Ia lebih menekankan pentingnya alasan di balik suatu pendapat, apalagi jika pendapat itu sudah menjadi amar putusan. “Kita coba rasional. Kalau putusan kita sudah berkali-kali dibatalkan, jangan ngeyel. Berarti ada reasoning yang menurut banyak orang keliru,” tegasnya.

Sebelum menutup diskusi, Wakil Ketua PTA Bandung memberikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan panitia.

“Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya semangat luar biasa di usia yang tidak lagi muda. Bahkan tadi saya lihat ada yang buka-buku buku,” ujarnya.

Ya, diskusi hukum yang luar biasa!

[hh]