PA Bogor Hadiri Biro Keuangan Awards 2026, Mahkamah Agung Kembali Torehkan Prestasi Nasional di Bidang Keuangan “Siap Perkuat Tata Kelola Keuangan Berbasis Integritas”

Bogor - Pengadilan Agama Bogor mengikuti kegiatan Biro Keuangan Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Biro Keuangan pada Selasa (14/7/2026). Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai forum apresiasi sekaligus pembinaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dari Pengadilan Agama Bogor, kegiatan diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bogor, Wawan, S.A.P., M.M., bersama tim pengelola keuangan yang terdiri atas Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Negara (BMN), Operator Tukin Komdanas, serta pejabat terkait. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara bersama-sama dari Ruang Sekretaris Pengadilan Agama Bogor.

Kegiatan diawali dengan pengarahan Kepala Biro Keuangan, Edi Yuniadi, S.Sos., M.M., CPSAK., yang menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menyampaikan bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan tanggung jawab seluruh aparatur peradilan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Melalui Biro Keuangan Awards, Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi sekaligus mendorong penguatan integritas dan percepatan transformasi pengelolaan keuangan di seluruh lingkungan peradilan.

Salah satu capaian yang menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini adalah keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi Mahkamah Agung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi bahwa capaian tersebut bukan sekadar keberhasilan memperoleh opini WTP, tetapi juga menjadi bukti komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara di samping keberhasilannya dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Prestasi Mahkamah Agung juga semakin diperkuat dengan diraihnya penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian/Lembaga Terbaik dalam Pengelolaan Belanja Pegawai Tahun 2026 untuk kategori satuan kerja besar. Penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan Mahkamah Agung dalam mengelola anggaran belanja pegawai secara efektif, tertib, dan akuntabel.

Pada bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Mahkamah Agung kembali mencatatkan capaian yang membanggakan. Selama tiga tahun terakhir, realisasi PNBP selalu melampaui target, yakni sebesar 118,08 persen pada tahun 2023, 121,74 persen pada tahun 2024, dan 129,78 persen pada tahun 2025, yang sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan PNBP Mahkamah Agung. Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi PNBP telah mencapai 50,30 persen dari target dan diproyeksikan kembali melampaui target pada akhir tahun. Menariknya, lingkungan Peradilan Agama menjadi kontributor terbesar penerimaan PNBP dengan kontribusi mencapai 71,9 persen, menunjukkan besarnya peran badan peradilan agama dalam mendukung penerimaan negara.

Peningkatan penerimaan tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat modernisasi layanan peradilan melalui program Standarisasi Ruang Sidang Utama Pengadilan (Stradadilan), penguatan infrastruktur teknologi informasi, pemutakhiran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengadaan sarana pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan guna menghadirkan pelayanan yang semakin modern, nyaman, dan berwibawa.

Selain penyampaian capaian dan penghargaan, peserta juga memperoleh pembinaan teknis mengenai konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2026, kinerja pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan pembayaran tagihan, optimalisasi PNBP, serta tata cara penyelesaian kerugian negara dan pelaporan akuntansi piutang tuntutan ganti rugi (TGR). Dalam kesempatan tersebut, seluruh satuan kerja diingatkan untuk segera menyelesaikan rekonsiliasi SPAN-SAKTI, menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, serta mempercepat sertifikasi pejabat perbendaharaan melalui aplikasi SIMASPATEN sebagai persiapan implementasi kebijakan yang mewajibkan seluruh pejabat perbendaharaan telah tersertifikasi mulai 1 Januari 2027.

Melalui keikutsertaan dalam Biro Keuangan Awards Tahun 2026, Pengadilan Agama Bogor memperoleh berbagai informasi strategis sekaligus pembinaan teknis yang dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di satuan kerja. Berbagai prestasi yang berhasil diraih Mahkamah Agung di bidang tata kelola keuangan menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Bogor untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan aset negara, serta menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.(S.H/O.R)

***Tim Redaksi PA Bogor***