Seputar Peradilan

Perkara Ekonomi Syariah di PA Bogor Meningkat Drastis

Bogor l pa-bogor.go.id

Jumlah perkara Ekonomi Syariah yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Bogor sepanjang 2021 bertambah sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, hanya ada tiga perkara Ekonomi Syariah yang ditangani PA Kelas IA ini. Tahun 2020 bahkan hanya ada satu perkara Ekonomi Syariah. Pada tahun 2021, jumlah Perkara Ekonomi Syariah meningkat drastis menjadi tujuh perkara.

Dari 7 perkara itu, hingga akhir tahun 2021, sebanyak 4 perkara masih dalam proses persidangan dan 3 perkara lainnya telah diputus. Empat perkara yang belum diputus itu merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi dengan nilai gugatan mencapai belasan miliar rupiah.

Data Fakta Perkara Ekonomi Syariah copy

Yang menarik, satu perkara Ekonomi Syariah yang telah diputus itu berujung dengan Akta Perdamaian. Mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui mediator berhasil mencapai kesepakatan.

Majelis Khusus

Di PA Bogor, perkara Ekonomi Syariah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim khusus yang diketuai Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, para hakim yang mengadili perkara ekonomi syariah harus lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan MA.

Jika di sebuah PA belum ada hakim yang bersertifikat, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Majelis hakim tersebut memeriksa dan memutus perkara dengan mengacu Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Pada Pasal 13 Perma tersebut dinyatakan, pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Demikian juga dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya.

Sebagaimana diketahui, perkara ekonomi syariah mulai menjadi salah satu kewenangan peradilan agama sejak 15 tahun lalu, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Salah satu kewenangan absolut peradilan agama itu semakin diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

[hermansyah]